GAWEANKITO Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim merasa partainya telah didiskreditkan di dalam koalisi karena menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada paripurna DPR beberapa hari yang lalu. Padahal kata dia, koalisi ini dibangun dengan kontrak yang mengatur etika
berkoalisi yang salah satu poin dari kontrak itu, partai koalisi tidak boleh menyatakan atau mendiskreditkan satu sama lain.
“Kita punya kesepakatan code of conduct yang mengatur etika dalam koalisi. Pertama, partai koalisi tidak boleh menyatakan dan mendiskreditkan satu sama lain. Poin lain, ada kesepakatan-kesepakatan strategis, yang dipimpin ketua Setgab dengan pimpinan parpol lain, tentang isu strategis,” ujar Abdul Hakim saat berbincang dengan okezone, Selasa (3/4/2012).
Menurut dia, kontrak politik berlaku untuk semua anggota partai koalisi. Bahkan terkait isu-isu strategis yang tidak menemukan titik temu di dalam koalisi tetap harus dicarikan alternatif bersama. Dia mengakui memang ada salah satu isi kontrak koalisi tersebut berbunyi jika masih ada yang berseberangan anggota partai koalisi bisa mengundurkan diri. Namun, bukan saling menyudutkan satu sama lain karena hal itu tidak memberikan pelajaran politik yang baik bagi rakyat.
“Kalau itu sudah dijalankan harus dijaga sama-sama, kalau kemudian itu ada yang tidak disepakati terhadap hal-hal yang strategis, akan dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi terbaik, semaksimal mungkin, tidak seperti sekarang ini saling menyudutkan, apabila tidak menemukan solusi bersama parpol koalisi dapat mengundurkan diri. Kalau saat ini, saya kira tidak ada pembelajaran yang baik terhadap publik,” kata dia.
Lanjut dia, sikap politik PKS tentang penolakan BBM itu kata dia, sudah melalui mekanisme dan etika koalisi. Karena itu, apa yang menjadi perbedaan sikap politik tentang kenaikan minyak bersubsidi itu tidak lepas dari poin code of conduct koalisi yang berbunyi bahwa koalisi dibangun memiliki visi untuk mensejahterakan rakyat.
“PKS sudah kirimkan surat ke Presiden, opsi yang ditawarkan PKS sudah memungkin bagi ruang itu diberikan oleh PKS. Sampaikan, kami menyadari ada hal-hal yang menjadi problem dalam isu strategis. Survie Kompas 60%, publik tidak sepakat kenaikan BBM. Makannya kami menolak dan kami terima resiko itu. Solusi yang kami pilih berbeda, kami berkoalisi secara substantif. Karena kalau BBM naik akan terjadi persoalaan yang sangat substansial. Visi koalisi itu untuk mensejahterakan rakyat,” jelasnya.
Dia juga mempersilahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengevaluasi partai koalisi dan para menteri PKS yang dianggap tidak bekerja maksimal menjalankan kebijakan pemerintah. Dan dirinya yakin karena sejak awal, partainya telah mengirimkan kader-kader terbaiknya di kabinet untuk membantu presiden.
“Silahkan dievaluasi kami berikan kader terbaik untuk membantu presiden, dan menteri yang dari PKS tidak menjabat struktural di PKS, kami tidak pernah melarang menteri dari PKS untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.(okezone)
berkoalisi yang salah satu poin dari kontrak itu, partai koalisi tidak boleh menyatakan atau mendiskreditkan satu sama lain.
“Kita punya kesepakatan code of conduct yang mengatur etika dalam koalisi. Pertama, partai koalisi tidak boleh menyatakan dan mendiskreditkan satu sama lain. Poin lain, ada kesepakatan-kesepakatan strategis, yang dipimpin ketua Setgab dengan pimpinan parpol lain, tentang isu strategis,” ujar Abdul Hakim saat berbincang dengan okezone, Selasa (3/4/2012).
Menurut dia, kontrak politik berlaku untuk semua anggota partai koalisi. Bahkan terkait isu-isu strategis yang tidak menemukan titik temu di dalam koalisi tetap harus dicarikan alternatif bersama. Dia mengakui memang ada salah satu isi kontrak koalisi tersebut berbunyi jika masih ada yang berseberangan anggota partai koalisi bisa mengundurkan diri. Namun, bukan saling menyudutkan satu sama lain karena hal itu tidak memberikan pelajaran politik yang baik bagi rakyat.
“Kalau itu sudah dijalankan harus dijaga sama-sama, kalau kemudian itu ada yang tidak disepakati terhadap hal-hal yang strategis, akan dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi terbaik, semaksimal mungkin, tidak seperti sekarang ini saling menyudutkan, apabila tidak menemukan solusi bersama parpol koalisi dapat mengundurkan diri. Kalau saat ini, saya kira tidak ada pembelajaran yang baik terhadap publik,” kata dia.
Lanjut dia, sikap politik PKS tentang penolakan BBM itu kata dia, sudah melalui mekanisme dan etika koalisi. Karena itu, apa yang menjadi perbedaan sikap politik tentang kenaikan minyak bersubsidi itu tidak lepas dari poin code of conduct koalisi yang berbunyi bahwa koalisi dibangun memiliki visi untuk mensejahterakan rakyat.
“PKS sudah kirimkan surat ke Presiden, opsi yang ditawarkan PKS sudah memungkin bagi ruang itu diberikan oleh PKS. Sampaikan, kami menyadari ada hal-hal yang menjadi problem dalam isu strategis. Survie Kompas 60%, publik tidak sepakat kenaikan BBM. Makannya kami menolak dan kami terima resiko itu. Solusi yang kami pilih berbeda, kami berkoalisi secara substantif. Karena kalau BBM naik akan terjadi persoalaan yang sangat substansial. Visi koalisi itu untuk mensejahterakan rakyat,” jelasnya.
Dia juga mempersilahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengevaluasi partai koalisi dan para menteri PKS yang dianggap tidak bekerja maksimal menjalankan kebijakan pemerintah. Dan dirinya yakin karena sejak awal, partainya telah mengirimkan kader-kader terbaiknya di kabinet untuk membantu presiden.
“Silahkan dievaluasi kami berikan kader terbaik untuk membantu presiden, dan menteri yang dari PKS tidak menjabat struktural di PKS, kami tidak pernah melarang menteri dari PKS untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.(okezone)
Komentar
Posting Komentar