GAWEANKITO Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, budaya korupsi dan lemahnya infrastruktur merupakan masalah bangsa yang menghambat pembangunan di negara ini. "Pemerintah selalu menekankan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah
yang dihadapi bangsa ini sehingga menghambat pembangunan," katanya pada acara rapat kerja Gubernur Sulawesi Barat dan para bupati, di Mamuju, Jumat. Rapat kerja tersebut dipimpin Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan dihadiri lima bupati serta ratusan pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten.
Ia mengatakan, selain korupsi, lemahnya infrastruktur juga menghambat pembangunan, apalagi anggaran yang dialokasikan pemerintah masih kurang.
"Bagaimana infrastruktur negara bisa bagus kalau hanya 40 persen alokasi pembangunan di daerah untuk infrastruktur. Itu tidak akan membuat pembangunan di daerah ini berjalan baik," ujarnya.
Ia mengatakan, anggaran lebih banyak dihabiskan untuk belanja aparat yang tidak penting untuk memaksimalkan pembangunan.
Oleh karena itu, ia mengatakan, budaya korupsi harus dihilangkan dengan melakukan reformasi birokrasi, menata kembali penggunaan anggaran yang efektif dan efisien demi upaya memaksimalkan pembangunan.
Selain itu juga memaksimalkan alokasi anggaran infrastruktur di daerah, paling tidak dialokasikan hingga 60 persen dari anggaran yang tersedia.
"Kalau infrastruktur bagus maka pengelolaan sumber daya alam di daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan akan dapat diwujudkan," katanya
(ANTARA)
yang dihadapi bangsa ini sehingga menghambat pembangunan," katanya pada acara rapat kerja Gubernur Sulawesi Barat dan para bupati, di Mamuju, Jumat. Rapat kerja tersebut dipimpin Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan dihadiri lima bupati serta ratusan pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten.
Ia mengatakan, selain korupsi, lemahnya infrastruktur juga menghambat pembangunan, apalagi anggaran yang dialokasikan pemerintah masih kurang.
"Bagaimana infrastruktur negara bisa bagus kalau hanya 40 persen alokasi pembangunan di daerah untuk infrastruktur. Itu tidak akan membuat pembangunan di daerah ini berjalan baik," ujarnya.
Ia mengatakan, anggaran lebih banyak dihabiskan untuk belanja aparat yang tidak penting untuk memaksimalkan pembangunan.
Oleh karena itu, ia mengatakan, budaya korupsi harus dihilangkan dengan melakukan reformasi birokrasi, menata kembali penggunaan anggaran yang efektif dan efisien demi upaya memaksimalkan pembangunan.
Selain itu juga memaksimalkan alokasi anggaran infrastruktur di daerah, paling tidak dialokasikan hingga 60 persen dari anggaran yang tersedia.
"Kalau infrastruktur bagus maka pengelolaan sumber daya alam di daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan akan dapat diwujudkan," katanya
(ANTARA)
Komentar
Posting Komentar